Ratusan siswa SMP PGRI Desa Klis, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah, Sabtu (31/1/2026). Mereka mendesak pihak sekolah dan yayasan agar memperjuangkan nasib siswa sekaligus menuntut sekolah tersebut segera dinegerikan.
Dalam orasi yang disampaikan perwakilan siswa, Gresia Lidiporu, terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan di hadapan para guru.
“Kami ingin sekolah ini diperhatikan serius. Fasilitas sangat terbatas dan kami merasa tertinggal dibanding sekolah negeri,” ujar Gresia dalam orasinya.
Pertama, siswa menyoroti kondisi fasilitas belajar yang dinilai sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah mengalami kerusakan serius, atap bocor saat hujan, tidak tersedia perpustakaan, serta fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar kesehatan.
“Kalau hujan, air masuk ke kelas. Kami belajar sambil pindah-pindah tempat supaya buku tidak basah,” ungkap salah satu siswa peserta aksi.
Kedua, siswa menilai dukungan terhadap tenaga pendidik masih sangat minim. Kekurangan guru membuat proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal.
Ketiga, orang tua siswa merasa prihatin terhadap masa depan anak-anak mereka yang dinilai sulit bersaing dengan siswa dari sekolah negeri di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Ketua OSIS SMP PGRI Klis, Gresia Lidiporu, kepada wartawan mengungkapkan kekecewaannya terhadap yayasan yang dinilai kurang memberi perhatian terhadap sekolah, baik dari sisi tenaga guru maupun sarana pendidikan.
“Kami hanya punya empat guru aktif, padahal mata pelajaran ada sepuluh. Banyak pelajaran jadi tidak berjalan maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini membuat proses belajar tidak maksimal dan siswa kesulitan bersaing dengan sekolah negeri. Ia juga menyatakan, jika tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan, para siswa akan kembali melakukan aksi hingga ada kepastian dari pihak yayasan.
“Kalau belum ada kejelasan, kami akan terus menyuarakan ini. Kami hanya ingin masa depan kami diperhatikan,” tegas Gresia.
Sementara itu, Kepala SMP PGRI Klis, Dolfina Lakuteru, langsung menemui para siswa usai aksi dan menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah diteruskan kepada pihak yayasan.
“Apa yang disampaikan anak-anak adalah kenyataan yang kami hadapi di sekolah. Kami sudah terus berkoordinasi dengan yayasan,” kata Lakuteru.
Lakuteru menambahkan, selama ini pihak yayasan tidak menyediakan tenaga guru, melainkan pemerintah daerah yang membantu penempatan guru.
“Saat ini kami hanya memiliki empat guru: dua guru agama, satu guru IPA, dan satu guru Bahasa Inggris. Tujuh mata pelajaran lainnya belum memiliki guru tetap,” jelasnya.
Untuk menutupi kekurangan itu, sekolah berupaya memanfaatkan tenaga PPPK secara terbatas. Ia berharap yayasan dapat segera memberikan kepastian dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi sekolah demi masa depan para siswa.
“Kami berharap ada perhatian serius agar proses belajar mengajar bisa berjalan normal dan anak-anak tidak dirugikan,” tutup Lakuteru.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Sekolah Dolfina Lakuteru menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan murni aspirasi siswa.
Aksi yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut mendapat pengawalan dari pihak guru. Meski demikian, para siswa tetap tertib dan berkomitmen menjaga keamanan selama menyampaikan aspirasi.*ct*
0 Comments