Arus Bongkar Muat Terkendala, Warga Kepulauan MBD Terdampak Harga Barang Melonjak

 

Tiaukur, Maluku Barat Daya  – Arus bongkar muat di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga kini masih menjadi persoalan serius, terutama pada proses debarkasi dan embarkasi di sejumlah pelabuhan singgah kapal.

Kondisi ini terjadi baik di kota kecamatan maupun desa-desa terpencil, yang berdampak langsung pada distribusi barang, khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

Distribusi Terganggu, Harga Barang Melonjak

Meski sejumlah wilayah telah disinggahi kapal perintis seperti Sabuk Nusantara dan kapal kargo, tingginya biaya angkut membuat harga barang tetap mahal hingga ke tingkat konsumen.

Warga di wilayah kepulauan pun merasakan dampak kenaikan harga, terutama untuk sembilan bahan pokok yang terus mengalami lonjakan.

Minim Dermaga di Wilayah Strategis

Ironisnya, hingga saat ini fasilitas dasar berupa dermaga belum tersedia di sejumlah wilayah strategis, seperti Pulau Wetang, Pulau Dai, Pulau Luang, dan Pulau Dawera.

Padahal, survei pembangunan telah beberapa kali dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, namun belum ada realisasi pembangunan.

Ketiadaan infrastruktur ini semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (T3).

Pengawasan Dinilai Lemah

Selain faktor cuaca buruk yang sering menghambat distribusi, lemahnya pengawasan pemerintah daerah juga dinilai turut memperburuk situasi, terutama pada sektor perdagangan dan koperasi.

Akibatnya, inflasi di wilayah kepulauan sulit dikendalikan dan semakin membebani masyarakat.

UPP Wonreli Akui Keterbatasan

Kepala Kantor UPP Kelas III Wonreli, Engel Soplanit, mengakui masih banyak wilayah di MBD yang belum memiliki dermaga.

“Memang masih banyak wilayah yang belum memiliki dermaga, namun pembangunan bukan kewenangan kami,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pelabuhan di beberapa wilayah tersebut merupakan tanggung jawab UPP Kelas II Saumlaki.

Pelayanan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan

Soplanit menambahkan, pihaknya saat ini hanya mengelola pelabuhan seperti Damer, Kaiwatu, Leti, Kisar, Romang, Wetar, Ilwaki, Lurang, dan Lirang.

Meski dengan keterbatasan, pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara maksimal, termasuk saat musim barat yang kerap mengganggu aktivitas pelayaran.

“Pelayanan tetap kami lakukan dengan pendekatan humanis meski dalam kondisi terbatas,” katanya.

Cuaca Ekstrem Paksa Gunakan Pelabuhan Alternatif

Sebagai contoh, saat cuaca ekstrem melanda Pelabuhan Kaiwatu, aktivitas terpaksa dialihkan ke pelabuhan alternatif di Desa Moain.

Di lokasi tersebut, penumpang harus menggunakan perahu kecil untuk mencapai kapal yang berlabuh di tengah laut karena tidak tersedianya dermaga.

Kewenangan Terbatas, Pengembangan Belum Jelas

Soplanit menegaskan bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan sebagai wilayah kerja (wilker), sehingga tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rencana pengembangan pelabuhan di MBD.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan demi mendukung konektivitas dan stabilitas ekonomi di wilayah kepulauan. ct*