Bupati Aru Batasi Penumpukan Kontainer, Maksimal 5 Hari untuk Tekan Harga Barang

Dobo, Kepulauan Aru – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengambil langkah tegas untuk mengurai persoalan logistik di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, menyusul lonjakan harga barang di pasaran. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pembatasan waktu penumpukan kontainer maksimal lima hari.

Rapat Koordinasi Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

Kebijakan tersebut ditetapkan langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, usai memimpin rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan di Aula Terminal Penumpang Yos Sudarso Dobo, Rabu (21/04/2026).

Dalam rapat itu, Bupati didampingi Wakil Bupati Mohammad Djumpa, serta dihadiri pengusaha, pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), otoritas pelabuhan UPP Kelas III Dobo, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Lonjakan Biaya Logistik Jadi Sorotan

Kaidel menegaskan, kelancaran arus barang di pelabuhan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia menyoroti kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga bahan bakar global yang berdampak pada tarif kontainer, dari Rp 23 juta menjadi Rp 26,5 juta.

Kontainer Kosong Harus Segera Dikeluarkan

Selain pembatasan waktu, Bupati juga menginstruksikan agar kontainer kosong yang tidak beroperasi segera dikeluarkan dari area terminal. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penumpukan yang dapat menghambat aktivitas kapal lainnya.

Untuk mendukung target bongkar muat lima hari, pemerintah daerah akan menata ulang manajemen tenaga kerja dengan membagi peran antara ekspedisi bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

Penataan TKBM untuk Tekan Biaya Tambahan

Menurut Kaidel, penataan tersebut bertujuan menghilangkan biaya tambahan atau over cost yang tidak perlu. Dengan demikian, kenaikan harga barang di pasar diharapkan murni dipengaruhi faktor eksternal seperti bahan bakar, bukan akibat inefisiensi di pelabuhan.

Program Tol Laut Dinilai Belum Optimal

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi kritik terkait efektivitas Program Tol Laut. Berdasarkan survei Dinas Perdagangan, program tersebut dinilai belum optimal dalam menekan harga karena lemahnya pengawasan di tingkat daerah.

Kaidel mengungkapkan, dari total kebutuhan sekitar 400 kontainer di Kepulauan Aru, hanya 45 kontainer yang mendapat subsidi Tol Laut. Kondisi ini menyulitkan pengawasan, terutama dalam membedakan distribusi barang subsidi dan non-subsidi di lapangan.

Harapan Tekan Harga dan Percepat Distribusi

Pemerintah daerah berharap kebijakan ini mampu memperlancar distribusi barang sekaligus menekan harga kebutuhan pokok di wilayah Kepulauan Aru.

Rapat strategis tersebut turut melibatkan berbagai pihak, di antaranya perusahaan pelayaran Temas, Kantor UPP Kelas III Dobo, serta jajaran Pemkab Aru seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ct*